nusakini.com--Seiring bergulirnya tahun 2017, Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri ingin persoalan peningkatan kompetensi menjadi salah satu persoalan sentral di Indonesia. Persoalan peningkatan kompetensi tersebut membutuhkan kontribusi dari berabagai pihak, baik lintas kementerian/lembaga, pusat dan daerah, swasta, organisasi yang membidangi persoalan Sumber Daya Manusia (SDM), Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB), hingga seluruh komponen masyarakat pada umumnya. 

“Di tahun 2017 ini kita berharap publik bisa lebih memberikan perhatiannya pada isu kompetensi angkatan kerja. Ini agar upaya peningkatan kompetensi angkatan kerja bisa cepat tercapai,” kata Menaker di Jakarta, kemarin. 

Menteri Hanif menjelaskan, negara-negara maju selalu menempatkan persoalan ketenagakerjaan pada persoalan yang setrategis. Ia mencontohkan dengan Negara Jerman. Negara tersebut menempatkan persoalan peningkatan SDM Nasional pada posisi kedua setelah persoalan pertahanan di posisi pertama dalam konteks pembangunan nasionalnya. 

• Menaker Hanif Resmikan Posko Pengaduan THR 2019
• Menaker Dukung Pembuatan Kartu Peduli Buruh Untuk Korban Bencana
• Komunitas Masyarakat Robotik Pertama di Indonesia Resmi Dibentuk
• Menaker: Angka Pengangguran Turun Sesuai Harapan
• Perlu Diperkuat, Hubungan Pekerja Pengusaha dalam Era Ekonomi Digital

Ia menambahkan, pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini persoalan peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia sudah tidak menjadi isu pinggiran lagi. Namun begitu, butuh dukungan dari seluruh stakeholder agar target-target yang dicanangkan pemerintah dapat tercapai lebih cepat. 

“Alhamdulillah di masa Pemerintahan Pak Jokowi (persoalan peningkatan kompetensi) ini semakin ke tengah,” ujarnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Menaker juga kembali menegaskan sikap pemerintah dalam menangani Tenaga Kerja Asing (TKA) ilegal. Menurutnya, pemerintah memiliki skema yang jelas dalam pengendalian TKA. Pemerintah pun akan selalu bersikap tegas dalam menindak TKA yang terbukti melanggar aturan ketenagakerjaan di Indonesia. 

“Perlu saya jelaskan, kita ini sudah memiliki aturan pengendalian TKA. Itu prinsipnya izin mendahului orang. Jadi nggak bisa orang (TKA) masuk dulu baru izin, nggak bisa,” jelasnya. (p/ab)